Khairunnisa Musari Writes:

Oleh: Khairunnisa Musari Menyusul pembekuan penawaran perjalanan umroh berpromo murah milik PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama (Kemenag) kemudian ikut mencabut izin penyelenggaraan perjalanan umroh berpromo murah tersebut melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang ditetapkan sejak 1 Agustus 2017. Meski kegiatan bisnis ini tidak berhubungan langsung dengan sektor keuangan, namun laporan yang masuk kepada Satgas dapat ditindaklanjuti oleh OJK yang memiliki nota kesepahaman kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan lembaga lainnya untuk penindakan, termasuk dengan Kemenag. Kasus penelantaran jamaah haji sebagai penyebab pemberian sanksi bagi First Travel bukanlah yang pertama terjadi pada industri penyedia jasa layanan umroh dan haji. Kasus ini mu...

Oleh: Khairunnisa Musari* Launching menjelang beroperasionalnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan diselenggarakan akhir Juli ini. Dengan mengambil momen Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang mengusung tema ‘Ekonomi Islam untuk Rakyat’, KNKS diperkirakan siap berkiprah tak lama lagi. KNKS secara resmi ditetapkan Presiden Republik Indonesia (RI) tanggal 3 November 2016 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 8 November 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016. Sebelumnya, rencana pembentukan KNKS telah disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala peluncuran Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) dalam World Islamic Economic Forum (WIEF) pada 2 Agustus 2016. Sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di ...

Oleh: Khairunnisa Musari “Any combination of assets (or the usufruct of such assets) can be represented in the form of written financial instruments which can be sold at a market price provided that the composition of the groups of assets represented by the sukuk consist of a majority of tangible assets” ~ (The Fiqh Academy of OIC, 1988) Polemik penggunaan dana haji untuk pembangunan masih terus bergulir. Setoran awal jamaah haji yang diwacanakan untuk membiayai pembangunan, utamanya pembangunan infrastruktur, menuai pro kontra. Salah satu yang menyeruak adalah kepantasan penggunaan dana haji oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Jika disimak, pemberdayaan dana haji untuk negara sebenarnya sudah dilakukan pemerintah sejak 2009 melalui penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI adalah sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Agama (Kemenag) selaku investor pemegang dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU) melalui ...

Oleh: Khairunnisa Musari* Emas memang selalu memikat. Nilainya yang terus meningkat dalam jangka waktu menengah dan panjang menjadi alasan utama untuk menjadikannya sebagai instrumen investasi. Tak heran jika terus bermunculan perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa investasi emas. Termasuk pula salah satunya perusahaan berlabel syariah yang memberi penawaran imbalan hasil yang menggiurkan bagi investor (www.kontan.co.id, 18 Juni 2012). Harga emas tercatat mengalami kenaikan cukup tinggi mulai tahun 2001 dengan rata-rata kenaikan sekitar 17%. Sebelumnya, kenaikan harga hanya di kisaran 6%. Banyak pihak yang meyakini bahwa emas tengah mengalami bubble. Hal ini didasari oleh kian maraknya emas menjadi komoditas dan semakin kuatnya keyakinan masyarakat bahwa emas akan mengalami kenaikan harga secara permanen melampaui tingkat inflasi. Dapat dipahami jika investasi emas menjadi tampak menarik karena apresiasinya jauh lebih besar daripada deposito atau sejenisnya....

Oleh: Khairunnisa Musari Tak bisa dipungkiri, banyak negara yang melirik Timur Tengah. Berlimpahnya likuiditas di sana menjadi daya tarik utama, meski bukan satu-satunya. Bahrain, negara kecil yang paling minim sumber daya alam (SDA) di antara negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), sesungguhnya berpotensi menjadi pintu gerbang bagi Indonesia untuk masuk pasar Timur Tengah. Luas wilayah negara Bahrain tak lebih besar dari Provinsi DKI Jakarta. Namun, daratan negara Bahrain terus meluas seiring dengan berbagai proyek pengerukan pasir untuk menimbun lautan menjadi daratan. Ya, negara kecil yang diapit Saudi Arabia, Qatar, dan Teluk Arat ini tengah gencar membangun dalam rangka mewujudkan visi sebagai The Development Nation tahun 2030 yang diantaranya adalah menjadi pusat keuangan dan perbankan dunia. Salah satu strateginya adalah menjadikan industri keuangan dan perbankan Islam sebagai pendorongnya. Kini, Bahrain menjadi kandidat kuat sebagai pemimpin pusat keuang...

Oleh: Khairunnisa Musari Di Malaysia, pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur telah banyak yang berhasil dibiayai oleh sukuk proyek. Pembangunan yang bersumber dari sukuk proyek tidak hanya berkutat di sektor transportasi, tetapi juga merambah rumah sakit, pembangkit listrik, perumahan, jalan tol, bandara, bahkan sirkuit. Sejak penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara perdana tahun 2008, pemerintah telah didesak untuk segera menerbitkan sukuk berbasis proyek. Tahun 2009 dan 2010, pemerintah sudah beberapa kali menyampaikan akan segera menerbitkan sukuk berbasis proyek di tahun tersebut. Namun, nyatanya belum ada satu pun yang terealisasi. Menjelang akhir Semester I-2011, pemerintah kembali memastikan akan menerbitkan sukuk berbasis proyek di tahun ini. Ada dua pola penerbitan yang tengah dipersiapkan. Pertama, sukuk berbasis proyek ( project based sukuk /PBS) - project underlying, yaitu sukuk berbasis proyek dengan dasar penerbitan proyek-proyek pem...

Oleh: Khairunnisa Musari* Bank Indonesia (BI) dikabarkan tengah mengkaji penambahan emas sebagai cadangan devisa. Meski belum bisa dipastikan sejauh mana BI akan merealisasikannya, namun setidaknya BI sudah mengakui bahwa cadangan devisa dalam bentuk USD memiliki risiko yang lebih besar. Selain karena nilainya yang sangat fluktuatif, juga karena sensitif terhadap isu global. Posisi cadangan devisa Indonesia per 20 April 2011 mencapai USD 109,5 miliar. Angka ini naik USD 3,8 miliar dibanding posisi akhir Maret yang sebesar USD 105,7 miliar atau naik USD 9,88 miliar dibanding posisi akhir Februari yang sebesar USD 99,62 miliar. Hingga akhir 2011, BI memperkirakan cadangan devisa Indonesia dapat menembus USD 116,8-119,4 miliar. Sedangkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memperkirakan cadangan devisa Indonesia dapat menembus kisaran USD 120 miliar. Meski nilai cadangan devisa Indonesia terus meningkat, namun kebijakan BI dalam hal tersebut masih menyimpan kerentanan. Sistem cadangan dev...

Oleh: Khairunnisa Musari (Peneliti Tamkin Institute)   Akhir pekan lalu, Kementerian Keuangan telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan 21 pihak dalam rangka penerbitan Sukuk Ritel (SR) 003. Menurut rencana, masa penawaran SR 003 dengan tenor 3 tahun ini akan dimulai tanggal 7 hingga 18 Februari. Selanjutnya akan dilakukan penjatahan pada 21 Februari dan kemudian dilakukan penerbitan pada 23 Februari. SR 003 adalah sukuk ritel ketiga yang diterbitkan pemerintah di setiap bulan Februari. Dari 21 pihak yang akan terlibat dalam penerbitan SR 003, 20 agen penjual diantaranya terdiri dari 10 bank konvensional, 1 bank syariah, dan 9 perusahaan sekuritas. Agen penjual sukuk ritel ini terus bertambah. Pada penerbitan perdananya di tahun 2009, agen penjual sukuk ritel (hanya) sebanyak 13 agen yang terdiri dari 4 bank konvensional, 1 bank syariah, dan 8 perusahaan sekuritas. Untuk menjaga keadilan dalam distribusi, patut direspon positif itikat pemerintah yang meng...

  Oleh: Khairunnisa Musari* Utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) terus meningkat. Sebagai instrumen utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), SBN dibutuhkan antara lain untuk membiayai kembali utang lama yang jatuh tempo. Ke depan, reorientasi SBN dibutuhkan agar APBN tidak terjebak ke dalam perangkap utang gaya baru. Pascakrisis, persentase utang pemerintah yang berasal dari SBN terus meningkat. Beralihnya pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari non-utang menjadi utang merupakan penyebab utama. Pembiayaan yang bersumber dari utang sebelumnya berasal dari pinjaman dalam negeri (DN) dan luar negeri (LN). Dalam perkembangannya, instrumen pinjaman beralih pada SBN.  Sejak 2005, SBN telah menjadi sumber utama pembiayaan utang. Hingga Agustus 2010, dari total nilai utang pemerintah yang sebesar USD 182,97 miliar, sebesar USD 65,53 miliar berasal dari pinjaman dan sisanya sebesar USD 117,43 miliar berasal dari SBN. Jika dikonversi dalam ben...

Oleh: Khairunnisa Musari* Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU prioritas Tahun 2010. Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati RUU dilanjutkan pembahasannya di tingkat panitia kerja (Panja). Pada periode 2004-2009, RUU Mata uang sudah pernah digodok oleh DPR. Namun RUU tersebut gagal di-UU-kan. Pada periode 2009-2014, RUU ini kembali masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU prioritas Tahun 2010. RUU Mata Uang merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 B yang berbunyi ”macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU”. RUU yang terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal ini mengatur pengelolaan mata uang, mulai dari proses perencanaan hingga proses pemusnahan. Selain itu, RUU ini juga mengatur kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran dan penanganan peredaran uang palsu. Dari 172 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut, sebanyak 52 DIM disetujui DPR. Sisanya 120 D...

Oleh: Khairunnisa Musari Pembayaran utang Indonesia memakan porsi besar dari APBN. Jika pembayaran pokok dan bunga utang melampaui anggaran pembangunan dan terus menggerus penerimaan negara, maka negeri ini menanggung opportunity cost yang besar yang sesungguhnya dapat digunakan untuk pembangunan. Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) 16 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan capaian perekonomian Indonesia dalam setahun terakhir. Salah satu yang dinyatakan adalah rasio utang atas Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun signifikan, yakni 27,8 persen. Angka rasio ini dinyatakan sabagai salah satu yang terendah dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan rilis data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, rasio utang Indonesia terhadap PDB sesungguhnya jauh lebih rendah dari apa yang disampaikan Presiden SBY. Per-31 Juli 2010, rasio utang Indonesia sebesar 26 persen dengan posisi utang mencapai Rp 1,625.63 triliun dan...

Oleh: Khairunnisa Musari (Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Ekonomi Islam Unair, Surabaya) Di tengah kondisi pasar obligasi global yang tidak menentu, penjualan sukuk ritel SR-002 pada pasar domestik justru menuai sukses. Seperti sebelumnya, jumlah permintaan melampaui target indikatif. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pasar sukuk dalam negeri. Ke depan, eksistensi sukuk ritel perlu dikembangkan untuk menjadi lebih bermakna. Penjualan sukuk ritel seri SR-002 baru saja berlalu. Dana yang terserap mencapai Rp 8,033 triliun atau 267,77 persen dari target indikatif awal pemerintah yang sebesar Rp 3,0 triliun. Angka ini juga mencapai 184,69 persen melampaui target awal seluruh agen penjual sukuk ritel yang sebesar Rp 4,35 triliun. Sebelumnya, penjualan sukuk ritel perdana SR-001 pada 25 Februari 2009 lalu juga menuai sukses. Pemerintah menyerap semua permintaan sebesar Rp 5,556 triliun. Pembelian ini melebihi target penjualan sebesar 313,91 persen dari target penjualan awal seluruh agen penjual ...