Khairunnisa Musari Writes:

Oleh: Khairunnisa Musari * Menjelang 17 Oktober, hiruk-pikuk sertifikasi halal sebagai agenda Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) semakin menguat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang bergerak pada industri makanan minuman (mamin), yang paling resah karena menjadi yang pertama dikenakan kewajiban. Untuk itu, berlakunya UU JPH pada 17 Oktober dapat menjadi momentum bagi Bank Indonesia ke depan untuk mengarahkan kebijakan makroprudensial yang mendukung sektor industri halal. Meski pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dipandang belum siap melaksanakan UU JPH, namun amanat UU ini harus terus dilaksanakan. Hal tersebut mengingat potensi produk halal dalam memasuki pasar ekspor sehingga dapat membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) . Dalam ketidakpastian ekonomi global, produk halal memiliki peluang pasar yang terus membesar. Selain kesadaran masyarakat muslim dunia untuk me

Oleh: Khairunnisa Musari * Merujuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), maka kewajiban bersertifikat halal pada produk yang masuk dan beredar di seluruh wilayah Indonesia per 17 Oktober 2019 telah berlaku. Artinya lagi, kewajiban tersebut bagi industri makanan dan minuman hanya hitungan dua pekan karena industri ini menjadi yang pertama dikenakan kewajiban lantaran dinilai paling siap dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Meski pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dianggap belum siap melaksanakan UU tersebut, namun bulan Oktober dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong dunia usaha, utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai penggerak produk halal. Hal ini tidak saja semata untuk memenuhi amanat UU JPH, tetapi juga untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) . Produk halal Indonesia pada gilirannya akan membantu mengurangi impor produk hal