Khairunnisa Musari Writes:

Oleh: Khairunnisa Musari “… politik terletak di muka, tetapi orang politik yang tidak mengetahui ekonomi tidak akan berhasil dalam menentukan tujuan tepat bagi politik perekonomian … Politik perekonomian haruslah diciptakan ahli politik yang tahu ekonomi …”. (Moh. Hatta, 1960) Bicara ekonomi akan sulit jika tidak pula membicarakan politik. Pembangunan ekonomi sesungguhnya merupakan misi politik. Kerap kali persoalan ekonomi muncul dan terselesaikan bukan karena faktor-faktor ekonomi, melainkan faktor-faktor politik. Debt-trap dan culture-trap yang terjadi di Indonesia pun tidak lepas dari faktor politik. Oleh karena itu, dikotomi politik dan ekonomi tidak bisa terus dibiarkan. Untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, dibutuhkan politik ekonomi. Sistem politik ekonomi Indonesia selama ini tidak jelas karena terus berubah di setiap pergantian pemimpin. Hal inilah yang membuat perkembangan ekonomi Indonesia tidak bisa berkembang cepat. Di saat negara lain sibuk mengembangkan ilmu pe

Oleh: Khairunnisa Musari (Peneliti Tamkin Institute) Pemerintah berencana untuk menerbitkan Sukuk Ritel (SR) 003 pada bulan Februari ini. Penawaran akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 18. Selanjutnya akan dilakukan penjatahan pada tanggal 21 dan kemudian dilakukan settlement pada saat penerbitan tanggal 23. Tak banyak yang berbeda antara SR 003 dengan SR 002 dan SR 001. Ketiganya diterbitkan secara berturut-turut di bulan Februari. Akad yang digunakan ijarah sale and lease back. Dijual dengan harga nominal per unit Rp 1 juta dengan minimum pembelian Rp 5 juta dan kelipatannya. Target investor yang dibidik adalah individu warga negara Indonesia. Agen penjualnya kebanyakan terdiri dari bank konvensional, perusahaan sekuritas, dan sedikit bank syariah. Meski Indonesia termasuk salah satu negara di kawasan Asia yang menjadi motor penerbitan sukuk negara, namun tak banyak inovasi yang mampu diciptakan pemerintah Indonesia. Hal ini setidaknya tercermin dari produk SR 003 yang

Oleh: Khairunnisa Musari (Peneliti Tamkin Institute) Usai mengikuti Diskusi Ekonomi “Menakar Peluang dan Tantangan Ekonomi Lumajang 2011” pada 25 Januari lalu, saya kemudian mengikuti ujian sidang terbuka seorang staf ahli menteri di Surabaya. Kebetulan, saya termasuk salah satu yang memperoleh undangan menjadi penguji akademis. Saya tertarik dengan disertasi beliau yang mengangkat isu investasi. Bahasannya sangat membumi dan relevan dengan kondisi riil perekonomian daerah di Indonesia, termasuk pula kondisi di Lumajang, Jember, Bondowoso, dan wilayah tapal kuda lainnya yang begitu mengharapkan masuknya investasi guna membangun ekonomi daerah. Bila merujuk pada kesimpulan implisit dari Diskusi Ekonomi “Menakar Peluang dan Tantangan Ekonomi Lumajang 2011”, investasi adalah sebuah keniscayaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selama ini, pertumbuhan ekonomi lokal, regional, dan juga nasional lebih didongkrak oleh sektor konsumsi. Saya yakin, semua pihak pun aka

Oleh: Khairunnisa Musari (Peneliti Tamkin Institute) Memasuki 2011, konflik politik dan hukum berkepanjangan sepanjang 2010 di Kabupaten Jember sudah mulai menuai imbas. Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 telah melewati batas akhir tahun. Rapat paripurna dewan seharusnya sudah menyetujui RAPBD dan mengesahkannya pada 30 November untuk selanjutnya disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam dua pekan berikutnya, RAPBD itu kemudian seharusnya sudah bisa disahkan dan diundangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Dengan demikian, Januari 2011 ini seharusnya dana anggaran sudah dapat dieksekusi. Bermula dari vonis bebas Bupati Djalal yang tidak berujung pada pengaktifannya kembali dan kemudian dilantiknya Penjabat (Pj) Teddy Zarkasi yang ditunjuk Kemendagri berbuah friksi antar anggota dewan. Dikabarkan terdapat 29 legislator yang memboikot semua agenda dewan, termasuk pembahasan  RAPBD 2011. Keberadaan Pj Bupati Jember y