Jangan Euforia terhadap Investasi (Radar Jember, 1 Februari 2011)

Oleh: Khairunnisa Musari (Peneliti Tamkin Institute)

Usai mengikuti Diskusi Ekonomi “Menakar Peluang dan Tantangan Ekonomi Lumajang 2011” pada 25 Januari lalu, saya kemudian mengikuti ujian sidang terbuka seorang staf ahli menteri di Surabaya. Kebetulan, saya termasuk salah satu yang memperoleh undangan menjadi penguji akademis.

Saya tertarik dengan disertasi beliau yang mengangkat isu investasi. Bahasannya sangat membumi dan relevan dengan kondisi riil perekonomian daerah di Indonesia, termasuk pula kondisi di Lumajang, Jember, Bondowoso, dan wilayah tapal kuda lainnya yang begitu mengharapkan masuknya investasi guna membangun ekonomi daerah.

Bila merujuk pada kesimpulan implisit dari Diskusi Ekonomi “Menakar Peluang dan Tantangan Ekonomi Lumajang 2011”, investasi adalah sebuah keniscayaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selama ini, pertumbuhan ekonomi lokal, regional, dan juga nasional lebih didongkrak oleh sektor konsumsi.

Saya yakin, semua pihak pun akan sepakat bahwa kita absolutely membutuhkan investasi untuk pembangunan. Tapi cobalah lihat dengan seksama daerah-daerah yang terdapat investasi besar! Benarkah wilayah tersebut menjadi lebih sejahtera? Benarkah sebagian besar masyarakat setempat mengalami peningkatan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan?

Saya tidak bermaksud melemahkan semangat pemerintah daerah untuk menarik investor berinvestasi. Saya juga tidak bermaksud pasrah dengan keadaan. Saya hanya ingin mengajak kita semua melihat persoalan pembangunan secara holistik. Saja ingin mengajak kita semua melihat implementasi dari kegiatan investasi secara integratif.

Secara empirik, investasi nyatanya tak selalu berbuah pada kesejahteraan, keadilan, dan kemerataan. Secara teoretis, kegiatan investasi dan ketersediaan infrastruktur memang akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pun berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada gilirannya, penyerapan tenaga kerja pun berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, di lapangan banyak ditemukan investasi besar yang tak berujung pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan per kapita, dan kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, strategi penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan oleh pengembangan kapasitas wilayah belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini mungkin disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja yang masih lemah, tingkat keterampilan yang belum baik dan tarif tenaga yang belum memadai.

Contoh kasus yang dapat kita ambil adalah yang terjadi di Jepara. Investasi yang tumbuh di wilayah ini untuk membangun industri mebel dan ukir-ukiran sesungguhnya lebih banyak dimiliki pihak asing dengan ragam modus, termasuk salah satunya dengan ‘kawin kontrak’. Aliran dana keuntungan investasi lebih banyak mengalir keluar. Meski terjadi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga sekaligus terjadi penghisapan ekonomi daerah.

Untuk penambangan, Indonesia juga belum memiliki contoh korporasi yang layak menjadi role model. Kita belum menemukan kegiatan investasi tambang yang tidak membuat kerusakan lingkungan dan tidak melakukan penghisapan ekonomi lokal. Pengorbanan yang diberikan masyarakat daerah tampaknya jauh lebih besar daripada manfaat yang mereka terima.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso dan wilayah tapal kuda lainnya ke depan adalah bagaimana mengupayakan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kapasitas produksi wilayah yang tidak hanya bersandar kepada mekanisme pasar. Kesejahteraan rakyat harus diupayakan dengan mengembangkan kebijakan afirmatif yang berorientasi pada penguatan pembangunan manusia dan keseimbangan wilayah.

Oleh karena itu, kebijakan afirmatif terhadap struktur investasi pada ketidakseimbangan wilayah yang ditunjukkan oleh ketersediaan infrastruktur harus diperbesar guna mengembangkan kapasitas produksi. Kebijakan optimal terhadap potensi tabungan dan investasi pun harus dilakukan melalui pengembangan program yang mampu menciptakan peluang yang sesuai dengan potensi wilayah dan kualitas manusia.

Ke depan, pemerintah perlu menggunakan otoritas kebijakan publik yang dimiliki untuk memperluas sasaran pembangunan yang dapat menciptakan kesempatan kerja dan melakukan intervensi untuk memperbesar alokasi investasi dan mempercepat keseimbangan wilayah. Intervensi juga dapat dilakukan untuk pengembangan potensi yang dibiayai oleh keuangan swasta dan daerah agar tidak lari ke daerah lain.

Tidak bisa dipungkiri, nadi kehidupan ekonomi pemerintah daerah masih bergantung pada infus dana perimbangan pemerintah pusat. Pascaotonomi daerah (otoda), pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara empiris lebih tinggi dibanding pertumbuhan sebelum otoda. Namun demikian, hal ini tidak diikuti dengan kenaikan kontribusi (share) PAD terhadap belanja. Kontribusi PAD terhadap belanja justru lebih rendah dibanding kontribusi pascaotoda. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah saat ini terhadap pemerintah pusat justru semakin meningkat.

Jadi, realistislah dalam memilih investasi. Jangan bereuforia dengan istilah investasi. Pilihlah investasi yang membumi, berpihak pada sebagian besar masyarakat, dan membawa manfaat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kita semua berharap dunia usaha dapat mengembangkan investasi kapital yang dimiliki untuk memperbesar kapasitas produksi wilayah yang dapat menciptakan kesempatan kerja dengan tingkat upah yang memadai serta memilih teknologi yang tepat untuk penyerapan tenaga kerja yang memadai. Kita juga berharap, masyarakat dapat berpartisipasi dan beremansipasi dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri serta dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas diri guna terciptanya keberdayaan dan kemandirian ekonomi yang bermartabat. Wallahu a’lam bish showab.