2020, Menuju Less Cash Society (JemberPost.Net, 15 November 2019)

Oleh: Khairunnisa Musari*

Pernah melihat tayangan Youtube yang menggambarkan pengemis di China menerima sumbangan melalui pindai quick response (QR) code pada layar smartphone? Begitulah kira-kira yang akan terjadi di Indonesia ke depan. Sebagian negara di dunia sudah menjadi cashless society dan Indonesia pun bersiap menuju less cash society.

Per 1 Januari 2020, melengkapi sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia resmi memberlakukan QR Code Indonesia Standard (QRIS). QRIS adalah QR code berstandar nasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran. QRIS adalah upaya Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran untuk mengintegrasikan pembayaran digital berbasis QR code di Indonesia, baik berupa mobile banking maupun mobile payment.

QRIS sebenarnya sudah resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019. Sebelum masa pemberlakuan, para penyedia barang dan jasa (merchant) diminta mengajukan aplikasi kepada Bank Indonesia. Penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR code pun diminta melakukan penyesuaian sistem selama masa transisi untuk mengimplementasikan QRIS secara menyeluruh.

Saat ini, QR code memang merupakan salah satu inovasi teknologi yang mulai banyak digunakan dalam layanan pembayaran digital. Cara pembayaran berbasis QR code dinilai juga dapat mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif, dan memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Terus tumbuhnya penyedia pembayaran digital berbasis QR code inilah yang dipandang otoritas perlu diatur melalui QRIS.

Dengan kata lain, QRIS sebagai standar nasional QR code dimaksudkan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran yang menggunakan QR code. Teknologi pembayaran ini berpotensi menimbulkan fragmentasi baru pada industri sistem pembayaran. QRIS berpeluang untu memperluas akseptasi pembayaran non tunai nasional secara lebih efisien.

Less Cash Society

Menjadi less cash society mungkin lebih sesuai untuk Indonesia daripada menjadi cashless society. Pasalnya, layanan tunai di Indonesia masih memiliki pasar sendiri. Hal ini terindikasi dari Indonesia yang masuk dalam kategori negara dengan pertumbuhan inovasi cepat, namun tingkat kemajuan digitalnya masih rendah. Pada sektor pembayaran, meski tingkat keuangan inklusif sudah mulai meningkat, namun uang tunai sebagai alat transaksi masih menjadi pilihan mayoritas masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, kehadiran layanan non tunai digital bersifat opsional yang ke depan akan terus membesar porsinya. Tidak bisa dipungkiri, teknologi digital yang menjadi karakter era revolusi industri 4.0 telah memberikan alternatif baru dalam transaksi pembayaran. Layanan non tunai digital menawarkan efisiensi tidak hanya pada otoritas, tapi juga pada PJSP maupun konsumen. Layanan ini lebih praktis, lebih murah, mengurangi friksi transaksi, memiliki akses atau konektivitas yang lebih luas, dan tata kelola yang lebih transparan.Dibanding pendahulunya sesama alat pembayaran non tunai digital, QRIS memiliki lebih banyak keunggulan. Sistem pembayaran berbasis QRIS minim biaya investasi karena alat pembayaran ini memanfaatkan jaringan mobile banking dan mobile payment yang dapat digunakan oleh seluruh segmen masyarakat dan dunia usaha. Bagi konsumen, QRIS menjadikan aplikasi pembayaran QR code apapun yang dimiliki konsumen dapat digunakan untuk transaksi. Bagi merchant, QR code dari PJSP apapun yang menjadi rekanannya dapat digunakan untuk memindai aplikasi yang dimiliki konsumen. Bandingkan dengan

Dari sisi keamanan, Bank Indonesia mensyaratkan PJSP memenuhi ketentuan standar QRIS, yaitu kehandalan sistem dan aplikasi, kemampuan mengindentifikasi dan memitigasi risiko, kemampuan melindungi nasabah termasuk penyelesaian sengketa, kemampuan memonitor transaksi di merchant maupun nasabah, serta kemampuan untuk melakukan proses know your customer (KYC) pada registrasi nasabah dan merchant.

Perubahan Perilaku

Ke depan, tantangan kebijakan Bank Indonesia tidak cukup hanya fokus pada upaya melakukan interlink keuangan digital dengan ekonomi digital atau mendorong tranformasi digital perbankan secara end to end. Tantangan kebijakan juga tidak cukup hanya fokus pada penguatan regulasi, entry-policy, pelaporan dan pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital serta mendorong keterbukaan ekonomi dengan prinsip national interest. Tantangan kebijakan juga tidak boleh hanya fokus pada upaya perluasan akseptasi digital. Literasi keuangan digital juga harus dihadirkan karena keuangan digital menuntut perubahan perilaku penggunanya.

Terkait dengan QRIS, pelaksanaannya pun harus diikuti dengan literasi keuangan digital. Pasalnya, banyaknya alternatif baru sistem pembayaran telah menggeser perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Sosialisasi dan edukasi perlu secara masif dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus dapat menentukan pilihan alat pembayaran yang sesuai dengan karakter pribadi. Pada prinsipnya, semua alternatif alat pembayaran bertujuan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi keuangan. Namun, ketidaktepatan menentukan alat pembayaran justru dapat mempersulit diri, bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi penggunanya.

Belajar dari Behavioral Economics, manusia terkadang tidak rasional dan kerap memasukkan unsur emosi dalam mengambil keputusan ekonomi. Itulah sebabnya pengambilan keputusan dapat saja mengandung unsur bias atau terjadi kesalahan berpikir yang berulang. Merujuk pada proses perubahan sistem pembayaran yang akan diimplementasikan ke depan, pesan otoritas dapat diterjemahkan berbeda oleh masyarakat luas. Untuk itu, literasi keuangan digital perlu dihadirkan sebagai mitigasi risiko yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan layanan pembayaran non tunai digital. Wallahua’lam bish showab.https://www.jemberpost.net/2020-menuju-less-cash-society/