Segera Sahkan RAPBD 2011 (Radar Jember, 5 Januari 2011)
Oleh: Khairunnisa Musari (Peneliti Tamkin Institute) Memasuki 2011, konflik politik dan hukum berkepanjangan sepanjang 2010 di Kabupaten Jember sudah mulai menuai imbas. Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 telah melewati batas akhir tahun. Rapat paripurna dewan seharusnya sudah menyetujui RAPBD dan mengesahkannya pada 30 November untuk selanjutnya disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam dua pekan berikutnya, RAPBD itu kemudian seharusnya sudah bisa disahkan dan diundangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Dengan demikian, Januari 2011 ini seharusnya dana anggaran sudah dapat dieksekusi. Bermula dari vonis bebas Bupati Djalal yang tidak berujung pada pengaktifannya kembali dan kemudian dilantiknya Penjabat (Pj) Teddy Zarkasi yang ditunjuk Kemendagri berbuah friksi antar anggota dewan. Dikabarkan terdapat 29 legislator yang memboikot semua agenda dewan, termasuk pembahasan RAPBD 2011. Keberadaan Pj Bupati Jember y