Khairunnisa Musari Writes:

Oleh: Khairunnisa Musari “Any combination of assets (or the usufruct of such assets) can be represented in the form of written financial instruments which can be sold at a market price provided that the composition of the groups of assets represented by the sukuk consist of a majority of tangible assets” ~ (The Fiqh Academy of OIC, 1988) Polemik penggunaan dana haji untuk pembangunan masih terus bergulir. Setoran awal jamaah haji yang diwacanakan untuk membiayai pembangunan, utamanya pembangunan infrastruktur, menuai pro kontra. Salah satu yang menyeruak adalah kepantasan penggunaan dana haji oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Jika disimak, pemberdayaan dana haji untuk negara sebenarnya sudah dilakukan pemerintah sejak 2009 melalui penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI adalah sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Agama (Kemenag) selaku investor pemegang dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU) melalui ...

Oleh: Khairunnisa Musari “… politik terletak di muka, tetapi orang politik yang tidak mengetahui ekonomi tidak akan berhasil dalam menentukan tujuan tepat bagi politik perekonomian … Politik perekonomian haruslah diciptakan ahli politik yang tahu ekonomi …”. (Moh. Hatta, 1960) Bicara ekonomi akan sulit jika tidak pula membicarakan politik. Pembangunan ekonomi sesungguhnya merupakan misi politik. Kerap kali persoalan ekonomi muncul dan terselesaikan bukan karena faktor-faktor ekonomi, melainkan faktor-faktor politik. Debt-trap dan culture-trap yang terjadi di Indonesia pun tidak lepas dari faktor politik. Oleh karena itu, dikotomi politik dan ekonomi tidak bisa terus dibiarkan. Untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, dibutuhkan politik ekonomi. Sistem politik ekonomi Indonesia selama ini tidak jelas karena terus berubah di setiap pergantian pemimpin. Hal inilah yang membuat perkembangan ekonomi Indonesia tidak bisa berkembang cepat. Di saat negara lain sibuk mengembangkan ilmu pe...