Khairunnisa Musari Writes:

https://worldfinancialreview.com/a-new-sphere-of-sukuk-linking-the-pandemic-to-the-paris-agreement/ By  Greget Kalla Buana  and  Khairunnisa Musari The number of reported COVID-19 cases is approaching 50 million across the globe, and the death toll has passed a million. Not only does it bring about severe health issues, but also economic, social and political instability. However, the environmental perspective seems to be a different story. Apart from the pandemic, 2020 also marks the entry into force of the Paris Agreement, an accord within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), signed five years ago in Paris. Adopted by 197 countries, this agreement was to tackle climate change and its negative impacts by means of mitigation, adaptation and finance, with the main objective of limiting global temperature rise to below 2 degrees Celsius. Being among countries that have ratified the agreement, Indonesia is required to prepare, communicate a...

https://portaljember.pikiran-rakyat.com/opini/pr-161059765/omnibus-law-peluang-dan-tantangan-sukuk-daerah Oleh: Khairunnisa Musari* Salah satu muatan aturan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah Perubahan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memasukan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur dan/atau investasi yang dapat diterbitkan kepala daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah kini kian memiliki landasan hukum yang kuat untuk menggunakan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan dan/atau investasi. Demikian salah satu bahasan dari Dr. Taufik Hidayat, M.Ec, Direktur Jasa Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) saat saya mendampingi beliau sebagai moderator dalam webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Madura bekerjasama dengan Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) IAIN Madura. KNEKS memang memiliki kepentingan untuk men...

  https://portaljember.pikiran-rakyat.com/opini/pr-16917002/cwls-ritel-momentum-kebaikan-untuk-semua Oleh:  Khairunnisa Musari* Pagi ini saya ikut berpartisipasi dalam Talkshow Virtual Regional Jawa dan Sumatera dalam rangka edukasi dan sosialisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel Seri SWR001. Meski nyali ini agak ciut dengan nama-nama besar dan jabatan yang disandang para pemateri lainnya, tapi ini kesempatan untuk saya dan Jawa Timur ikut berkontribusi pemikiran. Sebagaimana kepanjangannya, CWLS adalah integrasi instrumen sukuk dan wakaf tunai. Sukuk adalah representasi instrumen keuangan komersil syariah dan wakaf tunai adalah representasi instrumen keuangan sosial syariah. Dengan demikian, CWLS adalah kolaborasi instrumen keuangan komersil dan sosial syariah. Pemerintah saat ini tengah membuka pemesanan CWLS Ritel. Sejak 9 Oktober hingga 12 November nanti, masyarakat yang ingin berinvestasi CWLS dapat membeli instrumen ini pada empat bank syariah yang ...

Oleh: Khairunnisa Musari Selain menargetkan penerbitan dua varian sukuk baru pada 2020, yaitu Sukuk Ritel Diaspora dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Kementerian Keuangan juga menargetkan penerbitan kembali Sukuk Hijau Global untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Dalam rangka Ekonomi Hijau, selain Sukuk Hijau, pemerintah Indonesia juga sebelumnya telah mengkaji Sukuk Biru sebagai inovasi pembiayaan untuk kelestarian laut. Lalu, bagaimana peluang Sukuk Putih? Melalui Paris Agreement, Indonesia berkomitmen turut serta dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya melalui Ekonomi Hijau. Ekonomi Hijau adalah solusi untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab utama terjadinya efek rumah kaca. Sukuk Hijau adalah bentuk inovasi green financing yang juga menjadi alternatif pembiayaan untuk pencapaian sustainable development goals (SDGs). Selain Sukuk Hijau, pemerintah Indonesia juga mengkaji Sukuk Biru. Masih dalam rangka mencapai SDGs, Sukuk Biru di...

Oleh: Khairunnisa Musari * Rencana perpindahan ibu kota negara menuai polemik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebutuhan dana senilai Rp 466,9 triliun. Instrumen keuangan syariah yang mungkin digunakan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal adalah esham yang dalam istilah populer hari ini dikenal dengan perpetual sukuk. Dari total kebutuhan pembiayaan ibu kota negara baru, 19,2 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 54,4 persen berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta 26,4 persen berasal dari swasta. Skema ini dikritisi karena pembiayaan KPBU dan swasta berimplikasi terhadap terbukanya ruang privatisasi atas insfrastruktur strategis milik negara.   Saat ini, instrumen keuangan syariah yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan adalah sukuk. Untuk 2019, guna memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2019, pemerintah melelang sukuk seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk ...

Oleh: Khairunnisa Musari* United Nations Development Programme (UNDP) berencana menjadikan sukuk wakaf sebagai instrumen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG). UNDP menggagas untuk dibentuknya pilot project penerbitan sukuk wakaf di tahun 2018. Untuk itu, UNDP telah dua kali melakukan focus group discussion (FGD) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan perguruan tinggi untuk membahas peluang diterbitkannya sukuk wakaf. Dari pertemuan ini terkuak bahwa Kemenkeu juga tengah menggodok agenda penerbitan sukuk wakaf. Sebenarnya, pada 2016, Bank Sentral Republik Indonesia (RI) telah memperkenalkan model sukuk wakaf kepada publik dalam hajatan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF). Hingga setahun berselang, belum ada tanda-tanda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pemerintah hendak men...