Khairunnisa Musari Writes:

Oleh: Khairunnisa Musari * Bank Indonesia telah resmi memberlakukan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada 1 Januari 2020. QRIS adalah QR code berstandar nasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran. QRIS adalah jawaban Bank Indonesia atas perkembangan inovasi teknologi dan maraknya kanal pembayaran berbasis QR code. Seiring kian beragamnya alternatif sistem pembayaran digital, hal yang tidak boleh diabaikan oleh Bank Indonesia adalah meningkatkan literasi keuangan digital. Berlakunya QRIS dapat menjadi momentum untuk digiatkannya literasi keuangan digital. Literasi ini bukan sekedar agar masyarakat melek tentang alat-alat pembayaran non tunai digital semata, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi era keuangan digital, termasuk mengelola dompet digital dan menjaga keamanan data serta perangkat keuangan digital. Melihat perkembangan peer-to-peer (P2P) lending berbasis teknologi digital yang memakan sejumlah korban, maka sistem pembayaran digital perlu...

Oleh: Khairunnisa Musari “Menurut analisis saya, setelah 15 tahun berkecimpung di kredit mikro, yang membuat kesejahteraan mereka tidak menjadi lebih baik itu karena kreditnya dibelanjakan dalam satu dompet, ya untuk investasi, untuk konsumsi, untuk modal, dll. Ada debitur yang bangga mengatakan telah menjadi nasabah peminjam dari sejak 1980-an sampai sekarang, padahal nilai pinjamannya kalau dikonversikan ya hampir sama nilai uangnya saat itu dengan masa kini, paling selisih inflasi…” Demikian Pak Riz Nurmaji, seorang kepala unit dari sebuah lembaga keuangan yang terkenal dengan kredit mikronya hingga pelosok desa, menjawab pertanyaan saya. Saya bertemu beliau ketika mengunjungi mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di lembaga yang dipimpinnya. Dari silaturahim tersebut, saya memperoleh pencerahan atas sejumlah hipotesis yang selama ini ada di benak saya. Ya, ketika riset lapangan, saya menemukan sebagian masyarakat di daerah yang kera...

Oleh: Khairunnisa Musari Menyusul pembekuan penawaran perjalanan umroh berpromo murah milik PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama (Kemenag) kemudian ikut mencabut izin penyelenggaraan perjalanan umroh berpromo murah tersebut melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang ditetapkan sejak 1 Agustus 2017. Meski kegiatan bisnis ini tidak berhubungan langsung dengan sektor keuangan, namun laporan yang masuk kepada Satgas dapat ditindaklanjuti oleh OJK yang memiliki nota kesepahaman kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan lembaga lainnya untuk penindakan, termasuk dengan Kemenag. Kasus penelantaran jamaah haji sebagai penyebab pemberian sanksi bagi First Travel bukanlah yang pertama terjadi pada industri penyedia jasa layanan umroh dan haji. Kasus ini mu...

Oleh: Khairunnisa Musari* Prioritas pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015 dalam Millenium Development Goals (MDG’s) adalah mendorong pemberdayaan perempuan, Indonesia dalam hal pendidikan telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Ditengah deru kemajuan, perempuan Indonesia masih mengalami banyak ketertinggalan di bidang ekonomi. Akses perempuan terhadap lembaga keuangan masih rendah. Dalam struktur angkatan kerja, perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki. Studi International Network and Financial Education (INFE) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2013 berjudul Addressing Women’s Needs for Financial Education menunjukkan kebutuhan akan literasi keuangan bagi perempuan sangat akut dalam isu kesetaraan gender. Studi ini menunjukkan, perempuan tidak hanya memiliki pengetahuan keuangan yang lebih rendah, tetapi juga memiliki kurang k...

Oleh: Khairunnisa Musari Bisnis investasi dengan konsep patungan usaha ala Ustadz Yusuf Mansyur (YM) menuai kontroversi. Meski saat ini gerakan tersebut dihentikan sementara sembari memperbaiki legalitas, polemik yang muncul di masyarakat masih belum surut. Sejumlah pihak meragukan kapabilitas bisnis investasi Ustadz YM. Tudingan bahwa bisnis ini bak investasi bodong, money game atau multi level marketing (MLM) membuat Ustadz YM seolah dipojokkan. Jika disimak, isu penting yang harusnya dihadirkan adalah perihal mobilisasi dana masyarakat, yaitu bagaimana memberi perlindungan kepada dana publik tersebut. Di sinilah isu governance muncul, yaitu bagaimana mengelola benturan kepentingan antara pengelola dana dengan masyarakat yang menyerahkan dananya. Prinsip yang lazim digunakan adalah TARIF (Trasparency, Accountability, Responsibility, Integrity , dan Fairness). Dengan tetap mengapresiasi itikat baik yang melatarbelakangi penggalangan dana yang dilakukan Ustadz YM,...