Perpetual Sukuk untuk Biaya Ibu Kota Baru (Jawa Pos, Opini, 6 September 2019. Hlm. 4)

Oleh: Khairunnisa Musari*

Rencana perpindahan ibu kota negara menuai polemik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebutuhan dana senilai Rp 466,9 triliun. Instrumen keuangan syariah yang mungkin digunakan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal adalah esham yang dalam istilah populer hari ini dikenal dengan perpetual sukuk.

Dari total kebutuhan pembiayaan ibu kota negara baru, 19,2 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 54,4 persen berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta 26,4 persen berasal dari swasta. Skema ini dikritisi karena pembiayaan KPBU dan swasta berimplikasi terhadap terbukanya ruang privatisasi atas insfrastruktur strategis milik negara.  

Saat ini, instrumen keuangan syariah yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan adalah sukuk. Untuk 2019, guna memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2019, pemerintah melelang sukuk seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS) pada Juni lalu. Dari target Rp6 triliun, total penawaran yang masuk mencapai Rp40,2 triliun atau hampir 7 kali lipat dari target indikatif. Hampir disetiap penerbitan, sukuk selalu mengalami oversubscribed.

Sebelumnya lagi, yang mengejutkan, Sukuk Tabungan seri ST004 yang diterbitkan pemerintah pada bulan Mei menunjukkan 51,8 persen investor berasal dari kalangan milenial. Tren investor milenial ini terus menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa sukuk juga diminati oleh segmen pasar pemula yang loyal dan terus bertumbuh. Bulan Agustus, pemerintah bahkan kembali menawarkan Sukuk Tabungan seri ST005.

Penerimaan pasar terhadap sukuk mengindikasikan bahwa instrumen keuangan syariah cukup diminati. Esham punya peluang yang sama. Sebagai instrumen fiskal, esham bahkan mengungguli sukuk untuk membiayai pembangunan. Untuk membiayai ibu kota negara baru, termasuk juga memanfaatkan aset ibukota lama, esham layak untuk dipertimbangkan.

Esham

Instrumen esham memang tidak sepopuler sukuk. Padahal, esham adalah komponen pembentuk sukuk. Oleh karena itu, struktur esham lebih sederhana. Bahkan sejak awal, berdasarkan sejarah peradaban Islam, esham sudah memosisikan diri sebagai instrumen fiskal. Sedangkan sukuk awalnya berfungsi hanya sebagai cek atau surat tagihan, bukan instrumen pembiayaan atau instrumen investasi. Profesor Murat Cizakca, seorang sejarawan ekonomi asal Turki, banyak menuliskan manuskrip esham.

Pada masa Kesultanan Ottoman, sekitar tahun 1775, pasca kekalahan perang dengan Rusia, pemerintah setempat melakukan perubahan kebijakan fiskal. Pemerintah menerbitkan esham untuk memobilisasi pinjaman pada publik guna membayar ganti rugi perang. Kurun setahun, Kesultanan Ottoman berhasil mengumpulkan sepertiga dana ganti rugi yang harus dibayarkan pada Rusia.

Selanjutnya, dalam waktu 10 tahun, esham mampu menghasilkan pemasukan yang setara dengan lebih dari setengah total pendapatan negara. Padahal, sebelumnya, melalui instrumen malikane, Ottoman membutuhkan waktu 90 tahun untuk dapat meraih pendapatan sebesar tersebut. Esham terbukti efektif untuk mendapat dana publik dalam waktu cepat dengan jumlah yang besar.

Hari ini, meski esham tidak banyak dikenal, keberadaannya secara teknis berwujud pada perpetual sukuk. Pemerintah Indonesia belum pernah menerbitkan sukuk jenis ini. Sukuk yang selama ini diterbitkan adalah sukuk secara umum yang menyerupai sekuritisasi konvensional dimana proses kepemilikan jaminan aset dipindahkan pada investor melalui surat berharga yang disebut dengan sertifikat yang menunjukkan proporsi nilai aset tersebut. Kemunculan sukuk jenis ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari riba pada struktur obligasi konvensional.  

Perpetual Sukuk

Penerbit perpetual sukuk yang prakteknya dapat menjadi studi kasus esham adalah Malaysian Airlines dan Abu Dhabi Islamic Bank. Kedua korporasi besar ini pada 2012 menerbitkan sukuk tanpa maturity date. Malaysian Airlines juga tidak menggunakan pihak ketiga dan tidak berkewajiban membayar pokok kepada investor. Sementara Abu Dhabi Islamic Bank guna memenuhi persyaratan modal dalam Basel III menerbitkan perpetual sukuk agar tidak meningkatkan gearing ratio.

Melalui esham yang mungkin tetap diberi label perpetual sukuk, pemerintah sejatinya tidak berkewajiban untuk membentuk special purpose vehicle (SPV), termasuk tidak berkewajiban membayar dana pokok karena tidak ada maturity date. Hal ini yang menjadikan perpetual sukuk berbiaya rendah ketimbang sukuk secara umum. Instrumen ini juga dapat menjadi alat likuiditas dan menghasilkan pendapatan tetap yang menguntungkan investor dengan tetap meninggalkan riba.

Struktur esham atau perpetual sukuk didasarkan pada aset yang disisihkan oleh pemerintah yang tetap dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dengan mengalokasikan sebagian kecil dari pendapatan tahunan untuk instrumen ini. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sehat atau aset produktif pada ibu kota negara lama dapat menjadi underlying asset sekaligus sebagai penghasil fixed annuity untuk para investor.

Dari perspektif keuangan syariah, esham dapat digunakan pemerintah Indonesia untuk membiayai ibu kota negara baru. Instrumen ini semakin kuat bila diintegrasikan dengan wakaf. Selain mendapat dana murah dalam jumlah besar dengan waktu cepat, APBN tetap terjaga kesinambungan fiskalnya karena tidak menambah utang negara, tetapi justru menambah ekuitas. Wallahua’lam bish showab.