BERPIHAKLAH PADA SEKTOR PERTANIAN! (Radar Jember, 30 Juli 2012, Hlm. 29)

 

Oleh:

Khairunnisa Musari*

Sepekan terakhir ini terdapat dua persoalan di sektor pertanian yang menjadi berita panas. Pertama, melonjaknya harga kedelai impor yang berujung pada aksi mogok produksi massal yang dimotori para perajin tahu tempe di ibukota selama tiga hari. Kedua, gagal panennya petani tembakau dan cabai di Jember Selatan karena banjir. Yang mengenaskan, gagal panen ini ternyata menggunakan dana pinjaman perbankan sekitar Rp 70-90 juta untuk membiayai penanamannya.

Dalam kasus pertama, jika kita kilas balik ke belakang, ketergantungan terhadap impor kedelai terkait langsung dengan krisis ekonomi 1997/1998 yang berujung pada penandatanganan letter of intent (LoI) antara International Monetary Fund (IMF) dan pemerintah Indonesia. Saat itu, kesepakatan tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah harus mengurangi dan meniadakan proteksi terhadap sektor pertanian. Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut menguntungkan konsumen karena harga komoditas menjadi rendah. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menimbulkan disinsentif bagi petani untuk menanam komoditas pertanian. Tidak ada pemihakan bagi sektor pertanian. Pelaku ekonomi di sektor hulu tidak memiliki insentif untuk melakukan kegiatan di sektor ini. Akibatnya, seperti yang kita lihat sekarang, pangan Indonesia dalam satu dekade sesudahnya menjadi sangat tergantung pada produk impor.

Dalam kasus kedua, persoalan ini seharusnya dapat diatasi jika pemerintah merumuskan kelembagaan sektor pertanian yang antisipatif dan berpihak. Rentannya kelembagaan sektor pertanian di Indonesia merupakan dampak ikutan dari cerita kilas balik pada kasus pertama. Berbagai perubahan di dalamnya banyak terabaikan. Alhasil, degradasi sektor pertanian bukanlah isapan jempol. Kepemilikan lahan petani semakin menciut karena pola warisan, tekanan pendapatan, dan penetrasi sektor industri/jasa. Akses kredit kian sulit karena persyaratan prosedur yang berat. Sementara itu, relasi kerja di sektor pertanian tidak terstruktur dengan mekanisme yang kooperatif. 

Secara keseluruhan, kedua kasus di atas merupakan ironi sektor pertanian di Indonesia.  Indonesia yang membawa nama besar negara agraris dengan semangat membangun ketahanan pangan nyatanya kini hanya menjadi retorika politik. Dapat dimahfumi jika banyak yang membandingkan bahwa urusan pangan terasa lebih mudah di zaman Soekarno dan Soeharto. Di kedua pemerintahan tersebut, sektor pertanian memang menjadi prioritas kerja pemerintah. Bahkan Soekarno menyatakan, urusan pangan adalah menyangkut mati dan hidupnya bangsa ini.

Minim Perhatian

Kurang perhatiannya pemerintah saat ini terhadap sektor pertanian tercermin salah satunya dari minimnya anggaran. Tahun 2012, anggaran pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 18 triliun. Bandingkan dengan anggaran keagamaan yang mencapai Rp 37 triliun. Anggaran di kelautan malah lebih memprihatinkan, hanya sebesar Rp 5 triliun.

Tidak hanya di pusat, di daerah pun tak berbeda jauh. Di Jember, sektor pertanian yang menjadi kontributor terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga belum mendapat perhatian yang memadai. Sepanjang 2005-2009, sektor pertanian terhadap perekonomian Jember menyumbang rata-rata 44,35%. Di Lumajang, sepanjang 2000-2007, sumbangan sektor pertanian rata-rata 34,13%. Di Bondowoso, sepanjang 2006-2008, sumbangan sektor pertanian mendominasi di kisaran 48,43%. Saya tidak memiliki data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi saya yakin alokasi APBD untuk sektor pertanian di masing-masing wilayah pun tidak dominan.

Jika sektor pertanian tidak mendapat tempat di APBN maupun APBD, demikian pula di perbankan. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan besaran pembiayaan perbankan bagi sektor pertanian relatif minim. Di Bondowoso, pembiayaan yang diberikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada sektor pertanian kurang dari 20%. Bahkan tren yang terjadi sepanjang 2006 hingga 2011 menunjukkan penurunan menjadi 11%. Dalam periode yang sama, pinjaman yang diberikan pada sektor pertanian di Jember sempat mengalami kenaikan pada 2010 menjadi 26%, tetapi kemudian turun menjadi 11% pada 2011. Di Lumajang, situasinya lebih minim lagi. Pada periode yang sama, pinjaman bagi sektor pertanian rata-rata hanya 8%. Barulah pada 2011 mengalami sedikit kenaikan menjadi 10%.

  

Insentif Sektor Pertanian

Tidak bisa dipungkiri, konflik ketidakadilan sumber daya dapat memicu krisis sosial. Terlebih lagi, persoalan komoditas pertanian sangat mudah untuk masuk ke dalam ranah ekonomi politik. Persoalan ini signifikan dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat. Jika berkepanjangan, dapat mengancam ketahanan ekonomi dan keamanan nasional. Mismanajemen dan keberpihakan adalah kunci persoalan.

Tahun 2005, pemerintah sesungguhnya telah mencanangkan revitalisasi pertanian untuk  membangun industrialisasi pertanian. Tapi program ini tidak efektif karena yang terjadi di lapangan malah menunjukkan ekspor bahan baku di sektor pertanian kian meningkat. Kebijakan ekspor bahan baku selama ini hanya menguntungkan pengusaha besar. Kesadaran untuk membuat produk yang memberikan nilai tambah masih minim. Untuk itu, pemerintah perlu memberi insentif bagi sektor pertanian. Pemberian tax holiday seharusnya diperuntukkan bagi sektor industri pertanian yang bisa memberikan kesempatan dan lapangan kerja yang luas. Pertanian bisa diandalkan untuk menumbuhkan optimisme bangsa karena pemberdayaan ekonomi petani adalah jalan cepat mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan.

Tentu dapat dipahami jika petani saat ini perlahan tapi pasti meninggalkan pekerjaan utamanya. Selain rata-rata penguasaan lahan pertanian per petani yang kian mengecil, nilai tukar petani (NTP) pun relatif paling rendah daripada nilai tukar sektor ekonomi lainnya. Jelas, negara harus turut campur dalam hal ini. Tidak adanya keberpihakan pemerintah akan mengakibatkan krisis pada produksi pertanian itu sendiri. Tidak hanya dari output pertanian, tetapi juga dalam hal ketenagakerjaan. Terapi jangka pendek hanya membantu sesaat. Pemerintah harus menelurkan kebijakan berdimensi jangka panjang.

Terdapat beberapa langkah urgen yang harus diambil oleh pemerintah. Pertama, kebijakan liberalisasi di sektor pertanian harus dihadapi dengan memberi proteksi yang memadai. Tanpa pola pemihakan yang jelas, perekonomian nasional hanya akan menjadi permainan liberalisasi yang didorong oleh negara-negara maju. Kedua, basis ekonomi domestik adalah sektor pertanian sehingga pembangunan seyogyanya bertumpu kepada sektor pertanian yang diarahkan untuk memberi dampak ikutan pada perkembangan sektor industri dan jasa berbasis komoditas pertanian. Ketiga, pembangunan kembali secara massif infrastruktur pertanian, seperti jalan, irigasi, penyuluhan, pengadaan bibit/pupuk, sistem informasi, dan jaringan pemasaran yang sederhana sehingga dapat menjadi sumber kegairahan baru pelaku ekonomi hulu untuk beraktivitas di sektor pertanian. Keempat, stabilitas pasar melalui perubahan struktural untuk menjamin kepastian bagi konsumen komoditas pangan. Dalam hal ini, dibutuhkan interaksi strategis antara sektor publik dan swasta untuk mencegah instabilitas pasar dan krisis hasil pertanian. Kelima, alokasikan dana subsidi bagi petani, mulai dari pendanaan penanaman dengan biaya murah tanpa jaminan, mengamankan stok pupuk, penyediaan benih dan bibit tepat waktu dengan harga terjangkau, pendampingan berbasis petani kecil, dan alokasikan subsidi gagal panen.

Petani Tembakau dan Cabai?

Lalu bagaimana dengan nasib petani tembakau dan cabai yang mengalami gagal panen dan harus membayar cicilan utang kepada bank?

Dalam jangka pendek, saya kira yang dapat dilakukan adalah: Pertama, pemerintah daerah (Pemda) perlu melakukan intervensi untuk membantu petani atau kelompok tani untuk bernegosiasi dengan perbankan guna penundaan pembayaran. Kedua, gerakkan Dinas Pengairan untuk mengeruk sungai yang dangkal sehingga air dari lahan pertanian dapat mengalir ke sungai. Perbaiki irigasi. Gerakkan pihak ketiga untuk membantu pendanaan atau segerakan serap dana yang sudah dialokasikan untuk memperbaiki sistem pengairan. Ketiga, Pemda dapat menggandeng lembaga amil zakat sedekah infak wakaf (LAZISWA) untuk memberi bantuan murah bagi petani yang benar-benar mengalami kejatuhan dan sangat membutuhkan. Pemda dapat juga mencarikan dana corporate social responsibility (CSR) tak bersyarat untuk dialokasikan bagi petani tersebut. Keempat, dekati petani untuk tetap bertahan dengan pekerjaannya. Benahi pola pikir petani kecil yang kerap berspekulasi untuk tidak melakukan pertanian beresiko tinggi. Apalagi dengan basis utang, petani seyogyanya harus memilih pertanian yang relatif aman. Kelima, temuilah korporasi-korporasi yang melakukan kemitraan dengan petani untuk memperbaiki kontrak agar memenuhi win-win solution. Tidak bisa dipungkiri, mekanisme ijon tidak hanya digunakan oleh tengkulak secara individu, korporasi besar kerap juga menggunakannya kepada organisasi petani.

Dalam jangka menengah, jika memang terdapat APBD Perubahan, alihkan dana yang tidak terserap atau yang teralokasi pada pos-pos tidak prioritas kepada sektor pertanian. Cadangkan dana subsidi gagal panen. Saya tahu, dana subsidi gagal panen rawan untuk dikorupsi. Oleh karena itu, ajak semua pihak untuk terlibat dalam mengawasi mekanisme pemberiannya agar tepat sasaran. Transparansi adalah kuncinya. Dana ini tidak terelakkan karena global warming secara nyata memberi pengaruh bagi cuaca yang unpredictable bagi sektor pertanian.

Dalam jangka panjang, saya kira artikel ini tidak akan cukup untuk mendiskusikannya. Tapi yang substansi untuk disampaikan adalah arah kebijakan ekonomi daerah dan nasional yang harus ditujukan kepada sektor-sektor yang sarat dengan kepentingan rakyat, terkait dengan potensi dan kapasitas rakyat, serta sesuai dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Sektor perekonomian yang harus dikuatkan dan menjadi pilihan strategis hendaknya berbasis SDM dan SDA domestik, bertitik sentral pada rakyat, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Sektor manakah yang harus dikuatkan? Saya percaya Hadits Nabi, ‘air, padang rumput, dan api’ adalah tiga elemen dasar yang menempatkan manusia berserikat di dalamnya. Dan wilayah kita diberkahi sumber daya tersebut. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang baik (manajemen) dan keberpihakan. Wallahua’lam bish showab.