Khairunnisa Musari Writes:

Oleh: Khairunnisa Musari * “….Besar harapan, Bapak berkenan mengizinkan karena kegiatan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan terbaru untuk bidang keilmuan saya, terutama untuk matakuliah-matakuliah yang saya ampu semester ini….” Demikian sebagian penutup surat izin yang saya serahkan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ketika saya mengajukan permohonan untuk menghadiri Forum Diskusi Perkembangan Terkini Ekonomi Indonesia dan Tantangan Ke Depan dan Workshop Penulisan Populer yang diselenggarakan Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Forum tersebut dihadiri oleh para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dari perguruan tinggi negeri/swasta di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jember, saya dan Mas Adhitya Wardhono, akademisi FEB Universitas Jember, yang menjadi peserta forum. Ya, semester ini saya mendapat amanah mengampu diantaranya mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Internasional, dan Eko

Oleh: Khairunnisa Musari * Rencana perpindahan ibu kota negara menuai polemik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebutuhan dana senilai Rp 466,9 triliun. Instrumen keuangan syariah yang mungkin digunakan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal adalah esham yang dalam istilah populer hari ini dikenal dengan perpetual sukuk. Dari total kebutuhan pembiayaan ibu kota negara baru, 19,2 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 54,4 persen berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta 26,4 persen berasal dari swasta. Skema ini dikritisi karena pembiayaan KPBU dan swasta berimplikasi terhadap terbukanya ruang privatisasi atas insfrastruktur strategis milik negara.   Saat ini, instrumen keuangan syariah yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan adalah sukuk. Untuk 2019, guna memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2019, pemerintah melelang sukuk seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS