Workshop Waqf for Sustainable Development Goals, 7 December 2017


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENITU (Radar Jember, Perspektif, 17 April 2010, Hlm. 1)

Oleh: Khairunnisa Musari Kalau lagi musimnya, buah kenitu paling gampang kita temui di sepanjang jalan Kali Bondoyudo antara Jatiroto, Lumajang, hingga Batu Urip, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Biasanya, penjual buah kenitu berderet dengan jarak tidak lebih dari 7-8 meter. Buahnya biasa ditata bertumpuk dalam 1 baskom besar yang memuat 10-15 buah. Harganya relatif murah dan masih bisa ditawar. Waktu saya kecil, saya mengira buah kenitu hanya ada di Desa Wotgaleh, Kecamatan Yosowilangun. Dulu setiap kali liburan ke Lumajang, saya memang tidak pernah melewatkan kunjungan ke kampung leluhur di Wotgaleh. Dan hanya di sana saya bisa menemukan buah kenitu. Masyarakat Wotgaleh menyebutnya buah manecu. Sayang, sekarang pohon-pohon kenitu itu sudah tidak ada. Saya justru banyak menemukannya di sekitar Yosorati-Sadengan, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Ya, ada yang mengatakan bahwa buah ini termasuk langka dan hanya banyak ditemui di sekitar Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo. Bisa jadi b...
Baca selengkapnya

PENERBITAN SUKUK NEGARA BERPOTENSI UNTUK MENJAGA KESINAMBUNGAN FISKAL (HARIAN KONTAN, 20 OKTOBER 2009, HLM. 23)

Oleh: Khairunnisa Musari (Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Ekonomi Islam Unair, Surabaya) Untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, pemerintah pada 13 Oktober lalu mengadakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Meski belum ada penawaran yang dimenangkan karena tingginya yield yang masuk dari investor, pemerintah berencana mengadakan lelang reguler bulanan dari sukuk berdenominasi rupiah. Hal ini tidak lepas dari keyakinan pemerintah bahwa sukuk negara berpotensi untuk menjaga kesinambungan fiskal. Lelang sukuk negara di bulan Oktober ini adalah lelang sukuk negara pertama yang dilakukan pemerintah. Lelang sukuk untuk menutupi defisit anggaran 2009 ini hanya akan dilakukan 4 kali dalam waktu yang tersisa. Jumlah penerbitan disesuaikan dengan sisa penerbitan dari Surat Utang Negara (SUN) dan sukuk negara yang tinggal Rp 14 triliun atau 10 persen dari Rp 144 triliun. Lelang perdana dengan target indikatif Rp 1,5 triliun ini bernomor seri ...
Baca selengkapnya

MENDESAK BACK-UP RUPIAH (Harian Kontan, 29 September 2010, Hlm. 23)

Gambar
Oleh: Khairunnisa Musari* Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU prioritas Tahun 2010. Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati RUU dilanjutkan pembahasannya di tingkat panitia kerja (Panja). Pada periode 2004-2009, RUU Mata uang sudah pernah digodok oleh DPR. Namun RUU tersebut gagal di-UU-kan. Pada periode 2009-2014, RUU ini kembali masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU prioritas Tahun 2010. RUU Mata Uang merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 B yang berbunyi ”macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU”. RUU yang terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal ini mengatur pengelolaan mata uang, mulai dari proses perencanaan hingga proses pemusnahan. Selain itu, RUU ini juga mengatur kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran dan penanganan peredaran uang palsu. Dari 172 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut, sebanyak 52 DIM disetujui DPR. Sisanya 120 D...
Baca selengkapnya