Khairunnisa Musari Writes:

Oleh: Khairunnisa Musari “Menurut analisis saya, setelah 15 tahun berkecimpung di kredit mikro, yang membuat kesejahteraan mereka tidak menjadi lebih baik itu karena kreditnya dibelanjakan dalam satu dompet, ya untuk investasi, untuk konsumsi, untuk modal, dll. Ada debitur yang bangga mengatakan telah menjadi nasabah peminjam dari sejak 1980-an sampai sekarang, padahal nilai pinjamannya kalau dikonversikan ya hampir sama nilai uangnya saat itu dengan masa kini, paling selisih inflasi…” Demikian Pak Riz Nurmaji, seorang kepala unit dari sebuah lembaga keuangan yang terkenal dengan kredit mikronya hingga pelosok desa, menjawab pertanyaan saya. Saya bertemu beliau ketika mengunjungi mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di lembaga yang dipimpinnya. Dari silaturahim tersebut, saya memperoleh pencerahan atas sejumlah hipotesis yang selama ini ada di benak saya. Ya, ketika riset lapangan, saya menemukan sebagian masyarakat di daerah yang kera...

Oleh: Khairunnisa Musari* Launching menjelang beroperasionalnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan diselenggarakan akhir Juli ini. Dengan mengambil momen Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang mengusung tema ‘Ekonomi Islam untuk Rakyat’, KNKS diperkirakan siap berkiprah tak lama lagi. KNKS secara resmi ditetapkan Presiden Republik Indonesia (RI) tanggal 3 November 2016 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 8 November 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016. Sebelumnya, rencana pembentukan KNKS telah disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala peluncuran Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) dalam World Islamic Economic Forum (WIEF) pada 2 Agustus 2016. Sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di ...

Oleh: Khairunnisa Musari* Prioritas pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015 dalam Millenium Development Goals (MDG’s) adalah mendorong pemberdayaan perempuan, Indonesia dalam hal pendidikan telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Ditengah deru kemajuan, perempuan Indonesia masih mengalami banyak ketertinggalan di bidang ekonomi. Akses perempuan terhadap lembaga keuangan masih rendah. Dalam struktur angkatan kerja, perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki. Studi International Network and Financial Education (INFE) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2013 berjudul Addressing Women’s Needs for Financial Education menunjukkan kebutuhan akan literasi keuangan bagi perempuan sangat akut dalam isu kesetaraan gender. Studi ini menunjukkan, perempuan tidak hanya memiliki pengetahuan keuangan yang lebih rendah, tetapi juga memiliki kurang k...

Oleh: Khairunnisa Musari Bisnis investasi dengan konsep patungan usaha ala Ustadz Yusuf Mansyur (YM) menuai kontroversi. Meski saat ini gerakan tersebut dihentikan sementara sembari memperbaiki legalitas, polemik yang muncul di masyarakat masih belum surut. Sejumlah pihak meragukan kapabilitas bisnis investasi Ustadz YM. Tudingan bahwa bisnis ini bak investasi bodong, money game atau multi level marketing (MLM) membuat Ustadz YM seolah dipojokkan. Jika disimak, isu penting yang harusnya dihadirkan adalah perihal mobilisasi dana masyarakat, yaitu bagaimana memberi perlindungan kepada dana publik tersebut. Di sinilah isu governance muncul, yaitu bagaimana mengelola benturan kepentingan antara pengelola dana dengan masyarakat yang menyerahkan dananya. Prinsip yang lazim digunakan adalah TARIF (Trasparency, Accountability, Responsibility, Integrity , dan Fairness). Dengan tetap mengapresiasi itikat baik yang melatarbelakangi penggalangan dana yang dilakukan Ustadz YM,...