Khairunnisa Musari Writes:

Oleh: Khairunnisa Musari * Menjelang 17 Oktober, hiruk-pikuk sertifikasi halal sebagai agenda Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) semakin menguat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang bergerak pada industri makanan minuman (mamin), yang paling resah karena menjadi yang pertama dikenakan kewajiban. Untuk itu, berlakunya UU JPH pada 17 Oktober dapat menjadi momentum bagi Bank Indonesia ke depan untuk mengarahkan kebijakan makroprudensial yang mendukung sektor industri halal. Meski pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dipandang belum siap melaksanakan UU JPH, namun amanat UU ini harus terus dilaksanakan. Hal tersebut mengingat potensi produk halal dalam memasuki pasar ekspor sehingga dapat membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) . Dalam ketidakpastian ekonomi global, produk halal memiliki peluang pasar yang terus membesar. Selain kesadaran masyarakat muslim dunia untuk me...

Oleh: Khairunnisa Musari * “….Besar harapan, Bapak berkenan mengizinkan karena kegiatan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan terbaru untuk bidang keilmuan saya, terutama untuk matakuliah-matakuliah yang saya ampu semester ini….” Demikian sebagian penutup surat izin yang saya serahkan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ketika saya mengajukan permohonan untuk menghadiri Forum Diskusi Perkembangan Terkini Ekonomi Indonesia dan Tantangan Ke Depan dan Workshop Penulisan Populer yang diselenggarakan Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Forum tersebut dihadiri oleh para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dari perguruan tinggi negeri/swasta di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jember, saya dan Mas Adhitya Wardhono, akademisi FEB Universitas Jember, yang menjadi peserta forum. Ya, semester ini saya mendapat amanah mengampu diantaranya mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Internasional, dan Eko...