Postingan

SINDO Nasional (15 April 2008)

UU ITE Tak Sekadar Blokir Pornografi Oleh: Naurah Najwa Hairrudin (Mantan Jurnalis, Sedang Menempuh Program Doktor di Universitas Airlangga) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan tanpa ingar-bingar. Semula, banyak pihak memandang positif kehadiran UU ITE karena tujuannya mulia, melindungi moral bangsa. Namun dalam perkembangannya, banyak pihak mulai berpolemik terkait ekses negatif dari UU tersebut, terutama bagi dunia pers. Bagaimana menyikapinya? UU ITE adalah cyber law pertama di Indonesia.Semula, sebagian besar masyarakat memiliki persepsi bahwa UU tersebut sebatas untuk memblokir situs porno. Setelah proses sosialisasi berjalan, barulah dipahami bahwa UU tersebut memiliki substansi yang melingkupi seluruh transaksi berbasis elektronik. Sebagai payung hukum dunia maya pertama,cukup dipahami jika UU ITE menimbulkan polemik. Perdebatan mengemuka di sejumlah kalangan, termasuk di kalangan pers.Bagi dunia pers,UU ITE dipandang sebagai sinyal menguatnya...

Beranda Bisnis SuaraIndonesia.Info (10 April 2008)

“Red Code” Dan Keadilan Oleh: Khairunnisa Musari “Mudah-mudahan akhir dari kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ini seperti kisah film A Few Good Men. Si Prajurit yg melaksanakan perintah “Red Code” dibebaskan dari sanksi pidana, namun tetap dipecat sebagai prajurit (marinir). Karena bagaimanapun mereka sadar bahwa perintah “Red Code” tersebut adalah perintah salah, namun mereka tetap melaksanakan. Dan akhirnya, Komandan yg memerintahkanlah yg diajukan ke pengadilan dan diputuskan salah. Semoga…” Itulah sebuah komentar yang masuk terkait dengan artikel opini Aliran Dana BI ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di sebuh media cetak nasional. Sejak 14 Februari, 2 pegawai BI ditahan sebagai tersangka kasus tersebut. Masa penahanan semula 20 hari kemudian diperpanjang 60 hari hingga 13 April mendatang. Kini, Calon Gubernur BI sudah terpilih. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah pun telah ditahan. Waktu sudah beranjak 2 bulan. Tapi, masih belum ada tersangka baru. Bahkan belum ada satupun anggota D...

Beranda Bisnis SuaraIndonesia.Info (10 April 2008)

Menuju Swasembada Kedelai Oleh Khairunnisa Musari Upaya yang dilakukan Asosiasi Petani Padi dan Palawija Indonesia (AP3I) di Jember beberapa waktu lalu patut dihargai. Banyaknya wacana dan realita kelangkaan kedelai ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Ini awal yang baik untuk meretas diri menuju swasembada kedelai. Pemerintah memprediksi bahwa krisis pangan berpeluang terjadi pada 2017. Untuk mengantisipasi, Departemen Pertanian (Deptan) pada 2007 membuka lahan persawahan baru seluas 20.000 hektar, terutama di luar Pulau Jawa. Pada 2008, direncanakan akan ada penambahan seluas 50.000 hektar. Namun demikian, mengingat laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,3-1,5 persen, tetap saja kemampuan Indonesia dikhawatirkan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pangan 10 tahun mendatang. Saat ini saja, Indonesia secara perlahan dan pasti sudah mengalami krisis pangan (INSEF, 2008). Bagi Indonesia, kompleksitas ketersediaan pangan tidak dapat dipandang sebelah mata. Fenomena krisis pangan mengguga...

SINDO Nasional - News Opini / Kolom Ekonomi (economy.okezone.com) - 11 April 2008

News Opini Akhir Laissez-Faire Keempat Oleh: Khairunnisa Musari Mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Minat Studi Ekonomi Islam Unair dan Peneliti Institute for Strategic Economics and Finance (Insef) ”… fundamentalisme pasar telah menjadi demikian kuatnya sehingga kekuatan politik mana pun yang berani menentangnya akan dicap sebagai sentimental, tidak logis, dan naif…. Pendek kata,apabila kekuatan pasar dibiarkan bebas secara penuh, meskipun di bidang murni ekonomi dan keuangan murni, maka kekuatan pasar ini akan menghasilkan kekacauan dan pada akhirnya menuju pada hancurnya tatanan kapitalisme global....” George Soros (1998). Miliuner George Soros mengatakan, krisis keuangan saat ini adalah yang terburuk sejak depresi besar tahun 1929. Krisis ini sedang menuju titik nadir. Soros mengatakan, akar krisis kekacauan di sektor keuangan, tertanam sejak dekade 1980-an. Saat itu, Ronald Reagen dan Margaret Thatcher mendamba laissez-faire, mazhab yang menjunjung pasar liberal atas dasar keyakinan bahwa...

Buku "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia"

Alhamdulillahhh... akhirnya ada kabar tentang penerbitan buku Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Sekitar 2-3 bulan lagi buku tersebut akan diterbitkan. Saat ini masih dalam proses layout. Buat yang ingin mengetahui isi buku tersebut, ini ada draft Daftar Isinya.... Ada Iis lho.... LIHAT NO.17!!! Cihuiiii.... Horeeee... Ups.... Alhamdulillah!!!! DAFTAR ISI UCAPAN TERIMAKASIH KATA SAMBUTAN KETUA UMUM ISEI KATA PENGANTAR BAGIAN I : EKONOMI 1. Ibnu Khaldun dan Pengaruhnya dalam Kebijakan Fiskal M.Heykal, SE, Msi 2. Kebijakan Fiskal Masa Rasullulah, Sahabat serta Hubungannya dengan APBN Widya Sylviana, SE, Msi 3. Pengaruh Pengeluaran di Jalan Allah terhadap Utility Individu (Pendekatan Mikroekonomi Islami) Aji Purba Trapsila,Fajar Cahyanto Qoharusin 4. Kegagalan Ekonomi Neoklasik dan Ekonomi Syariah Sayuti Hasibuan, PhD 5. Strategi Pengurangan Kemiskinan Berjamaah Mirza Gamal 6. Analisis Potensi Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Padang Fery Andrianus,SE,Msi & Yosi Mar...

Sindo Edisi Sore-Opini Sore (26 Maret 2008)

Mengoreksi Globalisasi dan Pasar Bebas Oleh: KHAIRUNNISA MUSARI ’’...mekanisme pasar merupakan pelayan yang rajin bagi yang kaya, tetapi tak peduli pada yang miskin… mekanisme pasar mendorong perbuatan yang tidak bermoral, hal mana tidak hanya merupakan suatu kegagalan ekonomi, tetapi juga merupakan suatu kegagalan moral….’’ (Robert Heilbroner & Lester C Thurow, 1994). Menarik membaca artikel ’’Globalisasi dan Kepentingan Nasional’’ (SINDO, 5 Maret 2008) yang mempertanyakan mengapa perluasan pasar yang terjadi akibat liberalisasi dan integrasi antarnegara yang semakin meningkat kini digugat di sana-sini. Tampaknya, pertanyaan tersebut patut direnungkan para petinggi negeri ini. Mungkin benar yang disampaikan, bisa jadi banyak dari kita terobsesi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, yang membutuhkan injeksi modal besar besaran sehingga modal asing harus dibuat tertarik untuk masuk. Mungkin juga benar, banyak dari kita mengikuti doktrin ekonomi yang keliru, yang oleh para e...

Sindo Edisi Sore - Opini Sore (10 Maret 2008)

Defisit Anggaran dan Utang LN Oleh: Khairunnisa Musari Pemerintah berencana meningkatkan nilai utang program sebesar Rp 4,7 triliun menjadi Rp 23,7 triliun atau sekitar USD 2,6 juta untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008. Dalam ekonomi normatif syariah, kebijakan defisit anggaran dan utang luar negeri (LN) yang hampir selalu diambil pemerintah Indonesia ini seharusnya menjadi perilaku yang dihindari. Kebijakan defisit anggaran memang kerap dilakukan pemerintah Indonesia. Pilihan kebijakan ini diambil dengan argumen untuk menjaga kebijakan fiskal agar sesuai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pemerintah mendesain kebijakan defisit anggaran untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Cara umum yang diambil pemerintah untuk menambal defisit anggaran adalah menaikkan pajak, menambah pinjaman luar negeri, pinjaman program, atau pinjaman proyek. Dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2007, utang LN ditetapkan sebesar Rp 42,4 triliun atau bertambah Rp 2,1 trili...